PPN Jadi 12%, Tarif Transportasi Umum Bakal Disesuaikan

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik dari saat ini 11% menjadi 12% pada Januari 2025. PTTOGEL Kenaikan PPN ini dijanjikan hanya akan berdampak kepada barang dan jasa tertentu saja.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, kenaikan PPN jadi 12% ini akan berdampak pada penyesuaian harga tiket transportasi umum.

“Memang kami harus terus melakukan penyesuaian,” kata AHY, di Solo, Jawa Tengah, dikutip dari Antara Selasa (17/12/2024).

Ia berharap nantinya akan ada penurunan harga tiket secara nasional dengan rata-rata penurunan 10 persen.

“Kami berupaya untuk tiket pesawat misalnya, terjadi penurunan secara nasional rata-rata 10 persen,” katanya lagi.

Dia mengatakan ada beberapa elemen pada harga tiket yang bisa dilakukan penyesuaian. Dengan demikian, dikatakannya, ke depan harga tiket akan makin terjangkau bagi masyarakat.

Untuk tiket kereta api, katanya lagi, PT KAI akan mengoperasikan direct train atau kereta langsung tanpa transit.

Kereta langsung tanpa transit tersebut menghubungkan Stasiun Gambir Jakarta dengan Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng selama periode liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

“Kami juga sudah coba direct train Jakarta-Semarang, Jakarta-Jogja ada diskon bagi masyarakat,” katanya pula.

Pada kunjungannya ke Solo, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini, juga mengecek kesiapan moda transportasi umum di Terminal Tirtonadi.

Menko Airlangga: Hanya Barang Mewah yang Kena PPN 12%

Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar Konferensi Pers terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Pengenaan pajak ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Menko Airlangga menjelaskan, sejalan dengan azas keadilan dan gotong royong, atas Barang dan Jasa Mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN kini dikenakan PPN 12%.

Bahan makanan premium antara lain beras, buah-buahan, ikan dan daging premium, pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3500 VA-6600 VA, akan dikenakan PPN 12%,” jelas dia.

Airlangga melanjutkan, kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu aspek esensial yang terus ditingkatkan Pemerintah melalui penerapan berbagai skema kebijakan dan program strategis.

Bauran kebijakan tersebut dirancang dan diimplementasikan Pemerintah dengan turut mempertimbangkan prinsip keadilan dan gotong royong, serta diiringi dengan langkah-langkah mitigasi yang diantaranya dalam bentuk pemberian insentif di bidang ekonomi.

“Untuk itu, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, Pemerintah telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi yang akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat,” ungkap Airlangga.

Bebas PPN untuk Barang dan Jasa yang Dibutuhkan

Dengan proyeksi insentif PPN dibebaskan yang diberikan pada 2025 sebesar Rp 265,6 triliun, Pemerintah tetap memberikan fasilitas bebas PPN atau PPN tarif 0% berkenaan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Barang dan jasa tersebut termasuk bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, serta pemakaian listrik dan air minum.

Sumber : Healthbenefitsinsider.org